PERNYATAAN
Pengembangan Pendidikan IPS selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkenaan dengan kondisi politik, sosial, budaya,
ilmu dan teknologi suatu negara.
Faktor-faktor tersebut antara lain bermuara pada visi pendidikan yang dianut,
pemahaman pengembang kurikulum tentang teori dan prinsip pengembangan pendidikan IPS. Disamping itu berbagai faktor luar seperti penduduk, lingkungan
alam, “power” sangat
menentukan arah,
desain, dan pelaksanaan pendidikan IPS.
PERTANYAAN
- Jelaskan apa yang dimaksudkan
pernyataan di atas? Berikan contoh di dua negara anggota OECD mengenai apa
yang anda jelaskan!
Jawab:
IPS sebagai
salah satu program pendidikan disebut sebagai syntetic science, karena
konsep, generalisasi dan temuan ilmiahnya ditentukan dan diobservasi setelah
fakta yang terjadi. Pendidikan IPS merupakan penyederhanaan adaptasi, seleksi,
modifikasi dari disiplin akademisilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan
disajikan secara ilmiah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang
berdasarkan Pancasila (HISPISI Yogya, 1991). Studi sosial dan budaya pendidikan
menunjukkan bahwa fungsi utama yang diemban oleh mata pelajaran IPS di sekolah
menurut KTSP sebagimana yang dikemukakan oleh Hasan (2006), adalah “enkulturasi
dan internalisasi tata nilai dan adat istiadat masyarakat dengan tujuan supaya
nilai-nilai lama yang dianggap luhur dan sekaligus menjamin kepribadian khas
masyarakat itu tidak luntur dan berubah serta tetap terjaga kelanggengannya”.
Kemajuan ilmu dan teknologi (IPTEK) telah menghadirkan warna
tersendiri pada esensi dan substansi PIPS sebagai disiplin keilmuan. Hal ini
semakin dipertegas dengan munculnya konsep "knowledge as power" yang dikumandangkan oleh kalangan
negara-negara maju untuk menjustifikasi eksistensi dan perluasan idiologinya.
Kondisi ini menjadikan tumbuh dan berkembangnya budaya materiil yang
berlebihan, dimana hal tersebut kadangkala tidak dilandasi oleh nilai atau
etika kemanusiaan, sehingga semakin mempertajam krisis moral-akademik di
kalangan ilmuwan negara-negara barat. Di sisi lain, ada upaya dari kalangan
pakar pendidikan dan politisi negara-negara sedang berkembang untuk mengimbangi
kondisi tersebut dengan menjustifikasi "education as a power", yang penekanannya pada terjadinya equilibrium antara kemajuan IPTEK dengan
landasan moral serta keagamaan. Upaya ini melahirkan budaya imateriil di
kalangan masyarakat dunia. Kontradiksi ini menjadikan eksistensi PIPS sebagai
media pengembangan dan pelatihan peserta didik sebagai warga negara yang baik
semakin berat dan kompleks. Seorang guru perlu memiliki kemampuan dalam
mengembangkan kurikulum pendidikan IPS dilandasi pula oleh tuntutan masyarakat
dan bangsa terhadap pendidikan di dunia yang senantiasa mengalami perubahan
dari waktu ke waktu. Hal ini membawa dampak terhadap eksistensi kurikulum di
setiap negara yang akan mengalami perubahan sejalan dengan tuntutan dan
kebutuhan masyarakat dan bangsanya. Bagi bangsa Indonesia, keberadaan IPS
sebagai mata pelajaran di sekolah sudah tidak terbantahkan kelahirannya karena
adanya kebutuhan masyarakat yang tengah berkembang menuju masyarakat maju yang
beradab, adil, makmur, dan sejahtera. Arah pengembangan pendidikan ini sejalan
dengan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36
ayat (3) menyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis
pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
memperhatikan:
a peningkatan iman
dan takwa;
b peningkatan
akhlak mulia;
c
peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta
didik;
d
keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e
tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f
tuntutan dunia kerja;
g
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
h agama;
i
dinamika perkembangan global; dan
j
persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
Pasal ini
jelas menunjukkan berbagai aspek pengembangan kepribadian peserta didik yang
menyeluruh dan pengembangan pembangunan masyarakat dan bangsa, ilmu, kehidupan
agama, ekonomi, budaya, seni, teknologi dan tantangan kehidupan global.
Artinya, kurikulum haruslah memperhatikan permasalahan ini dengan serius dan
menjawab permasalahan ini dengan menyesuaikan diri pada kualitas manusia yang
diharapkan dihasilkan pada setiap jenjang pendidikan (pasal 36 ayat (2)).
Secara formal,
tuntutan masyarakat terhadap pendidikan juga diterjemahkan dalam bentuk rencana
pembangunan pemerintah. Rencana besar pemerintah untuk kehidupan bangsa di masa
depan seperti transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri,
reformasi dari system pemerintahan sentralistis ke system pemerintahan
disentralisasi, pengembangan berbagai kualitas bangsa seperti sikap dan
tindakan demokratis, produktif, toleran, cinta damai, semangat kebangsaan
tinggi, memiliki daya saing, memiliki kebiasaan membaca, sikap senang dan
kemampuan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni, hidup sehat dan fisik sehat,
dan sebagainya. Tuntutan formal seperti ini harus dapat diterjemahkan menjadi
tujuan setiap jenjang pendidikan, lembaga pendidikan, dan pada gilirannya
menjadi tujuan kurikulum.
Sayangnya,
kurikulum yang dikembangkan di Indonesia masih membatasi dirinya pada posisi
sentral dalam kehidupan akademik yang dipersepsikan dalam pemikiran
perenialisme dan esensialisme. Konsekuensi logis dari posisi ini adalah
kurikulum membatasi dirinya dan hanya menjawab tantangan dalam kepentingan
pengembangan ilmu dan teknologi. Struktur kurikulum 2004 yang memberikan sks
lebih besar pada mata pelajaran matematika, sains (untuk lebih mendekatkan diri
pada istilah yang dibenarkan oleh pandangan esensialis), dan teknologi dengan
mengorbankan Pengetahuan Sosial dan Ilmu Sosial, PPKN/kewarganegaraan, bahasa
Indonesia dan daerah, serta bidang-bidang yang dianggap kurang
"penting". Alokasi waktu ini adalah "construct" para pengembang kurikulum dan jawaban kurikulum
terhadap permasalahan yang ada. Tujuan pendidikan sekolah lebih luas dan
kompleks karena dituntut selalu sesuai dengan perubahan. Kurikulum harus selalu
diperbarui sejalan dengan perubahan itu. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang
ditetapkan, kurikulum harus disusun secara strategis dan dirumuskan menjadi
program-program tertentu. Karena harus selalu relevan dengan perubahan
masyarakat, penyusunan kurikulum harus mempertimbangkan berbagai macam aspek
seperti perkembangan anak, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan
kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja dan sebagainya.
Menurut aliran
rekonstruksionisme, kurikulum tidak hanya berfungsi untuk melestarikan budaya
atau apa yang ada pada saat sekarang tetapi juga membentuk apa yang akan
dikembangkan di masa depan. Menurut McNeil (1977: 19), kurikulum berfungsi
untuk membentuk masa depan atau "shaping
the future", bukan hanya "adjusting,
mending or reconstructing the existing conditions of the life of community".
McNeil menjelaskan bahwa:
”Social
reconstructionists are opposed to the notion that the curriculum should help
students adjusts or fit the existing society. Instead, they conceive of
curriculum as a vehicle for fostering critical discontent and for equipping
learners with the skills needed for conceiving new goals and affecting social
change”.
Kurikulum
memang harus dibuat. Disusun dengan proses tertentu. Negara yang memiliki UU
tentang Sistem Pendidikan Nasional mempunyai kepentingan untuk menyusun
kurikulum tersebut berdasarkan amanat yang ada di dalam undang-undang tersebut.
Untuk menyusun kurikulum nasional, sudah barang tentu ada lembaga tertentu yang
telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun atau mengembangkan
kurikulum yang akan digunakan secara nasional. Di Indonesia, lembaga itu
dikenal sebagai Pusat Kurikulum, yang berada di bawah Badan Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan Nasional (Balitbang Diknas). Di negara lain tentu saja
ada lembaga seperti itu. Ada beberapa pemangku kepentingan yang menurut David
G. Amstrong biasanya dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, yaitu:
a
Curriculum
specialist (spesialis kurikulum, ahli kurikulum);
b
Teacher/instructors
(guru/instruktur);
c
Learners (peserta didik);
d
Principals/corporate unit supervisors (kepala sekolah/unit pengawas sekolah);
e
Central office administrators/corporeate administrators (administrator kantor pusat/administrator
perusahaan;
f
Special experts (ahli
special);
g
Lay public representatives (perwakilan masyarakat umum).
Yang dimaksud
pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh
pengembang kurikulum (curriculum
developer) dan kegiatan yang dilakukan
agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang
digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Definisi yang
dikemukakan terdahulu menggambarkan pengertian yang membedakan antara apa yang
direncanakan (kurikulum) dengan apa yang sesungguhnya terjadi di kelas
(instruction atau pengajaran). Memang banyak ahli kurikulum yang menentang
pemisahan ini tetapi banyak pula yang menganut pendapat adanya perbedaan antara
keduanya. Kelompok yang menyetujui pemisahan itu beranggapan bahwa kurikulum
adalah rencana yang mungkin saja terlaksana tapi mungkin juga tidak sedangkan
apa yang terjadi di sekolah/kelas adalah sesuatu yang benar-benar terjadi yang
mungkin berdasarkan rencana tetapi mungkin juga berbeda atau bahkan menyimpang
dari apa yang direncanakan. Perbedaan titik pandangan ini tidak sama dengan
perbedaan cara pandang antara kelompok ahli kurikulum dengan ahli teaching
(pangajaran). Baik ahli kurikulum mau pun pengajaran mempelajari fenomena
kegiatan kelas tetapi dengan latar belakang teoritik dan tujuan yang berbeda.
Unruh dan
Unruh (1984:97) mengatakan bahwa proses pengembangan kurikulum a complex process of assessing needs, identifying desired
learning outcomes, preparing for instruction to achieve the outcomes, and
meeting the cultural, social, and personal needs that the curriculum is to
serve.
Berbagai
faktor seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu, teknologi berpengaruh
dalam proses pengembangan kurikulum. Oleh karena itu Olivia (1992:39-41) selain
mengakui bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang kompleks lebih
lanjut mengatakan curriculum is a product
of its time. curriculum responds to and is changed by social forced,
philosophical positions, psychological principles, accumulating knowledge, and
educational leadership at its moment in history. Secara singkat dapat
dikatakan bahwa dalam pengembangan kurikulum fokus awal memberi petunjuk jelas
apakah kurikulum yang dikembangkan tersebut kurikulum dalam pandangan
tradisional, modern ataukah romantism.
Model
pengembangan kurikulum berikut ini adalah model yang biasanya digunakan dalam
banyak proses pengembangan kurikulum. Dalam model ini kurikulum lebih banyak
mengambil posisi pertama yaitu sebagai rencana dan kegiatan. Ide yang
dikembangkan pada langkah awal lebih banyak berfokus pada kualitas apa yang
harus dimiliki dalam belajar suatu disiplin ilmu, teknologi, agama, seni, dan
sebagainya. Pada fase pengembangan ide, permasalahan pendidikan hanya terbatas
pada permasalahan transfer dan transmisi. Masalah yang muncul di masyarakat
atau ide tentang masyarakat masa depan tidak menjadi kepedulian kurikulum.
Kegiatan evaluasi diarahkan untuk menemukan kelemahan kurikulum yang ada, model
yang tersedia dan dianggap sesuai untuk suatu kurikulum baru, dan diakhiri
dengan melihat hasil kurikulum berdasarkan tujuan yang terbatas.
Keseluruhan
proses pengembangan kurikulum di perguruan tinggi dapat digambarkan sebagai
berikut:
Sumber:
Prof.Dr.H.Said Hamid Hasan, MA (ppt)
Dalam proses
pengembangan tersebut unsur-unsur luar seperti kebudayaan di mana suatu lembaga
pendidikan berada tidak pula mendapat perhatian. Konsep diversifikasi kurikulum
menempatkan konteks social-budaya seharusnya menjadi pertimbangan utama.
Sayangnya, karena sifat ilmu yang universal menyebabkan konteks social-budaya
tersebut terabaikan. Padahal seperti dikemukakan Longstreet dan Shane (1993:87)
bahwa kebudayaan berfungsi dalam dua perspektif yaitu eksternal dan internal:
The environment of the curriculum is external insofar as the social
order in general establishes the milieu within which the schools operate; it is
internal insofar as each of us carries around in our mind's eye models of how
the schools should function and what the curriculum should be. The external
environment is full of disparate but overt conceptions about what the schools
should be doing. The internal environment is a multiplicity of largely
unconscious and often distorted views of our educational realities for, as
individuals, we caught by our own cultural mindsets about what should be,
rather than by a recognition of our swiftly changing, current realities.
Model kedua
yang diajukan dalam adalah model yang menempatkan kurikulum dalam posisi kedua
dan ketiga. Dalam model ini maka proses pengembangan kurikulum dimulai dengan
evaluasi terhadap masyarakat. Identifikasi masalah dalam masyarakat dan
kualitas yang dimiliki suatu komunitas pada saat sekarang dijadikan dasar dalam
perbandingan dengan kualitas yang diinginkan masyarakat sehingga menghasilkan
harus dikembangkan oleh kurikulum. Dalam model ini maka proses pengembangan
kurikulum selalu dimulai dengan evaluasi terhadap masyarakat. Pencapaian tujuan
kurikulum IPS pun diukur dengan keberhasilan lulusan di masyarakat.
Sumber:
Prof.Dr.H.Said Hamid Hasan, MA (ppt)
Pendidikan diyakini merupakan faktor paling dominan dalam
pengembangan kualitas SDM. Hampir semua negara selalu memprioritaskan programnya
pada sektor pendidikan. Pemerintah Indonesia, meskipun tidak segencar
negara-negara maju, juga berusaha keras untuk membenahi sistem pendidikannya.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua
jenjang. Salah satu
upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dilakukan melalui program pengembangan
rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/2003) Pasal 50
ayat (3) menyatakan bahwa “pemerintah dan/atau
pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan
pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan
bertaraf internasional”. Sebagai realisasi
dari amanah undang-undang tersebut, Departemen Pendidikan Nasional melalui
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam tiga tahun terakhir ini
mengembangkan RSBI, baik untuk jenjang SD, SMP, dan SMU/SMK.
Penetapan
beberapa sekolah sebagai RSBI didasarkan atas berbagai pertimbangan dan alasan,
yaitu: dalam upaya penjaminan mutu penyelenggaraan SBI beserta hasil pendidikan
nantinya yang setara dengan mutu sekolah dari negara-negara maju atau diantara
negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD); didasarkan pada pemenuhan persyaratan/kriteria sebagai rintisan SBI
dari hasil evaluasi kepada seluruh sekolah yang telah ditetapkan dan
menjalankan kebijakan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN); keterbatasan
kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam beberapa hal, khususnya mengenai
pembiayaan rintisan SBI (Depdiknas, 2008).
Berikan contoh di dua negara
anggota OECD mengenai apa yang anda jelaskan!
Jawab:
a AUSTRALIA
Di Australia lebih seratus tahun sampai awal tahun
1970-an pengelolaan pendidikan diatur oleh pemerintah pusat (sistem
sentralistik). Terjadi perubahan pada awal tahun 1970-an dan berlanjut sampai
tahun 1980-an, khususnya dalam hal pengelolaan dana dan desentralisasi
administratif. Karakteristik MBS di Australia dapat dilihat dari aspek
kewenangan sekolah yang meliputi: pertama, menyusun dan mengembangkan kurikulum
dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kedua,
melakukan pengelolaan sekolah dapat dipilih diantara tiga kemungkinan, yaitu Standart Flexibility Option (SO), Enhanced
Flexibility ption – (EO 1), dan Enhanced
FlexibilityOption – (EO 2). Ketiga, membuat perencanaan, melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan.Keempat, adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan MBS.
Kelima, menjamin dan mengusahakan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.
Keenam, adanya fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya sekolah.
Di Australia
hanya ada dua tingkatan sekolah: sekolah primmary
dan high school atau sekolah tinggi.
Pada sekolah tinggi, kira-kira pada kelas delapan. ada tujuh mata pelajaran
yang dibebankan untuk peserta didik Australia. Di mana peserta didik Australia
boleh mengambil apapun mata pelajaran yang disenangi tanpa bergantung jurusan
IPA, IPS dan Bahasa, misalnya chemistry
dan geography (itu kan dua pelajaran
yang ada di IPA dan IPS). Untuk ujian akhir. Di Australia tidak dikenal Ujian
Nasional, melainkan Ujian state (atau
provinsi di Indonesia) dan Ujian tersebut tidak menentukan kelulusan peserta
didik Australia, melainkan menentukan kemana peserta didik untuk melanjutkan
pendidikannya. tentu saja jika nilainya rendah peserta didik tersebut tak dapat
melanjutkan pendidikan sebagai dokter. Berapapun nilai yang tuntas dari Ujian
tersebut, peserta didik tersebut bisa dinyatakan lulus. bahkan jika dapat nol
untuk semua mata pelajaran peserta didik tersebut masih dinyatakan lulus. akan
tetapi kelulusan tersebut tak berguna. artinya: peserta didik tersebut akan
sangat sulit untuk melanjutkan pendidikannya.
peserta didik Australia sana juga melakukan part time job untuk mendapatkan penghasilan.
peserta didik Australia sana juga melakukan part time job untuk mendapatkan penghasilan.
Kehadiran
sekolah adalah wajib bagi setiap pelajar di Australia. Kanak-kanak berumur 5–6
tahun menerima 11 tahun pendidikan wajib. Tambahan dua tahun lagi pada tahun
ke-11 dan 12. Kadar literasi pada kadar 99%. Penilaian sistem pendidikan yang
dilakukan oleh Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) meletakkan pendidikan Australia di tangga ke-8 daripada 38
terbaik di dunia. Programme for
International Student Assessment meletakkan sistem pendidikan Australia
pada 2006 di tangga ke-6 untuk Membaca, ke-8 untuk Sains dan ke-13 untuk
Matematik. Banyak sekolah dan universitas swasta telah tumbuh. Namun majoritas
penduduknya menerima bantuan dan pembiayaan dari kerajaan. Kira-kira 58% rakyat
Australia berumur dari 25-64 menerima pendidikan vokasional atau lebih tinggi.
Bahasa setiap sekolah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kebangsaan,
bangsa Australia asalnya menjadi tempat buangan dari Great Britain. Perpindahan secara besar-besaran dari Inggris dan
negara-negara Eropa yang lain menjadikan Australia sebuah Eropah di Hemisfera
Selatan. Tata bahasa dan ejaan mengikut bahasa Inggeris Britain. Kira-kira 80 %
penduduknya berbahasa Inggeris di rumah. Lain-lain ialah orang Cina (2.1%),
Itali (1.9%), dan Greek (1.4%).
(dalam, http://ms.wikipedia.org/wiki/Sistem_Pendidikan_di_Australia)
(dalam, http://ms.wikipedia.org/wiki/Sistem_Pendidikan_di_Australia)
Pendidikan
wajib di Australia adalah selama 10 tahun, tetapi bagi yang meneruskan ke
universitas diwajibkan selama 12 tahun. Kurikulum sekolah mengarah kepada
kurikulum nasional Australia dengan pelajaran wajib seperti bahasa Inggris,
Matematika, Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Sosial. Di penghujung kelas 10, peserta
didik akan menghadapi ujian School
Certificates. Lalu mereka bisa memilih untuk meneruskan sekolah atau kerja
- atau melanjutkan sehingga menyelesaikan dan meraih Certificate kelas 12. Program Sarjana Untuk tingkat sarjana,
seorang peserta didik dapat memilih jurusan art atau science selama 4 sampai
dengan 5 tahun dengan nilai bahasa Inggris minimal IELTS 6.0. Peserta didik
internasional harus mendapatkan sertifikat yang setara dengan Year 12 di Australia
atau dapat mengambil University Foundation Year dan langsung melanjutkan ke
universitas di Australia.
Pasca Sarjana
atau PhD Pelajaran universitas dapat diteruskan ke tingkat pasca sarjana. Gelas
pasca sarjana tradisional biasanya dibidang "Arts" (MA) atau "Sciences"
(MSc). Gelar pasca sarjana yang makin populer adalah Masters in Business
Administration (MBA). Program Master berlangsung selama satu sampai dua tahun
dan mengharuskan ujian dan tesis untuk syarat kelulusan. Bagi program tertentu,
pengalaman dibidang riset dan bekerja dibutuhkan untuk mengikuti program
doktoral, atau PhD, yang dapat berlangsung selama empat atau lima tahun di
sekolah dan riset serta disertasi. (dalam, http://www.ef.co.id/upa/student-life/education-system-australia/?tc=FQ)
Para orangtua
akan tenang karena mereka mengetahui bahwa sekolah-sekolah di Australia
mengembangkan bakat-bakat individu para peserta didik muda dalam lingkungan
multi kultural yang aman dan penuh perhatian. Sekolah Australia juga menawarkan
berbagai macam mata pelajaran, para pengajar yang sangat terlatih dan
berpengalaman, dan penggunaan teknologi yang sangat canggih dan mutahir serta
laboratorium-laboratorium khusus.
Sekolah di
Australia dibagi dalam dua golongan besar – sekolah negeri dan swasta. Keduanya
menerima peserta didik internasional dan mendapatkan dana dari pemerintah.
Kebanyakan sekolah- bertipe "co-educational"
(menerima murid pria dan wanita) dengan perkecualian beberapa sekolah menengah
swasta. Sekolah-sekolah menengah swasta biasanya tidak "co-educational" dan sering berafiliasi
pada agama tertentu.
(dalam,
http://myblog4famouser.com/sistem-pendidikan-di-australia/).
b FINLANDIA
Sistem
pendidikan Finlandia adalah yang terbaik di dunia. Rekor prestasi belajar siswa
yang terbaik di negara-negara OECD dan di dunia dalam membaca, matematika, dan
sains dicapai para siswa Finlandia dalam tes PISA. Amerika Serikat dan
Eropa, seluruh dunia gempar. Untuk tiap bayi yang lahir kepada keluarganya
diberi maternity package yang berisi 3 buku bacaan untuk ibu, ayah,
dan bayi itu sendiri. Alasannya, PAUD adalah tahap belajar pertama dan paling
kritis dalam belajar sepanjang hayat. Sebesar 90% pertumbuhan otak terjadi pada
usia balita dan 85% brain paths berkembang sebelum anak masuk SD (7
tahun).
Kegemaran
membaca aktif didorong. Finlandia menerbitkan lebih banyak buku anak-anak
daripada negeri mana pun di dunia. Guru diberi kebebasan melaksanakan kurikulum
pemerintah, bebas memilih metode dan buku teks. Stasiun TV menyiarkan program
berbahasa asing dengan teks terjemahan dalam bahasa Finish sehingga anak-anak
bahkan membaca waktu nonton TV.
Pendidikan di
sekolah berlangsung rileks dan masuk kelas siswa harus melepas sepatu, hanya
berkaus kaki. Belajar aktif diterapkan guru yang semuanya tamatan S2 dan dipilih
dari the best ten lulusan universitas. Orang merasa lebih terhormat
jadi guru daripada jadi dokter atau insinyur. Frekuensi tes benar-benar
dikurangi. Ujian nasional hanyalah Matriculation Examination
untuk masuk PT. Sekolah swasta mendapatkan dana sama besar dengan dana untuk
sekolah negeri.
Sebesar 25%
kenaikan pendapatan nasional Finlandia disumbangkan oleh meningkatnya mutu
pendidikan. Dari negeri agraris yang tak terkenal kini Finlandia maju di bidang
teknologi. Produk HP Nokia misalnya merajai pasar HP dunia. Itulah keajaiban
pendidikan Finlandia.
FINLANDIA amat
maju dalam dunia pendidikan justru karena didukung oleh hal-hal berikut ini:
a
Setiap
anak diwajibkan mempelajari bahasa Inggris serta wajib membaca satu buku setiap
minggu.
b
Sistem
pendidikannya yang gratis sejak TK hingga tingkat universitas
c
Wajib
belajar diterapkan kepada setiap anak sejak umur 7 tahun hingga 14 tahun.
d
Selama
masa pendidikan berlangsung, guru mendampingi proses belajar setiap siswa,
khususnya mendampingi para siswa yang agak lamban atau lemah dalam hal belajar.
Malah terhadap siswa yang lemah, sekolah menyiapkan guru bantu untuk
mendampingi siswa tersebut serta kepada mereka diberikan les privat.
e
Setiap
guru wajib membuat evaluasi mengenai perkembangan belajar dari setiap siswa
f
Ada
perhatian yang khusus terhadap siswa-siswa pada tahap sekolah dasar, karena
bagi mereka, menyelesaikan atau mengatasi masalah belajar bagi anak umur
sekitar 7 tahun adalah jauh lebih mudah daripada siswa yang telah berumur 14
tahun.
g
Orang
tua bebas memilih sekolah untuk anaknya, meskipun perbedaan mutu antar-sekolah
amat sangat kecil.
h
Semua
fasilitas belajar-mengajar dibayar serta disiapkan oleh negara.
i
Negara
membayar biaya kurang lebih 200 ribu Euro per siswa untuk dapat menyelesaikan
studinya hingga tingkat universitas
j
Baik
miskin maupun kaya semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar
serta meraih cita-citanya karena semua ditanggung oleh Negara
k
Pemerintah
tidak segan-segan mengeluarkan dana demi peningkatan mutu pendidikan itu
sendiri.
l
Makan-minum
di sekolah serta transportasi anak menuju ke sekolah semuanya ditangani oleh
pemerintah.
m
Biaya
pendidkan datang dari pajak daerah, provinsi, serta dari tingkat nasional.
n
Khusus
mengenai para GURU: setiap guru menerima gaji rata-rata 3400 euro per bulan.
Guru disiapkan bukan saja untuk menjadi seorang profesor atau pengajar,
melainkan disiapkan juga khususnya untuk menjadi seorang ahli pendidikan.
Makanya, untuk menjadi guru pada sekolah dasar atau TK saja, guru itu harus
memiliki tingkat pendidikan universitas.
o
Sistem persekolahan di Amerika Serikat lebih
komplek dibandingkan dengan di China dan Korea Selatan, karena di Amerika
Serikat tidak memiliki sistem persekolahan secara nasional, masing-masing
negara bagian memiliki undang-undang dan kebijakan sendiri. Pemerintah pusat
(Departemen Pendidikan) bertugas membina dan memberi bantuan kepada
program-program pendidikan yang dikembangkan dan dilaksanakan disetiap negara
bagian.
p
Program wajib belajar di Amerika Serikat
diberlakukan mulai pra-sekolah sampai dengan kelas ke-12, program ini didukung
oleh dana yang diperoleh dari pajak baik di negara bagian maupun pusat. Jumlah
tahun dan sistem persekolahan pada masing-masing tingkat persekolahan berbeda
pada setiap negara bagian.
(dalam, http://ms.wikipedia.org/wiki/)
2.
Apa perbedaan yang mendasar
antara pendidikan IPS di China dan Korea Selatan?
Jawab:
China dan Korea Selatan adalah negara yang bertetangga
dengan sistem politik yang berbeda, tetapi secara umum budaya dan sistem
pendidikan kedua negara tersebut relatif sama. Sekolah dikedua negara
menggunakan buku pelajaran yang sama dengan penerbit yang ditunjuk oleh
pemerintah. Walaupun buku pelajaran hampir seragam, pengembangan pembelajaran
tetap memperhatikan kondisi lokal masing-masing daerah.
Pendidikan persekolahan baik di China maupun di Korea
Selatan terdiri dari pendidikan pra-sekolah (pre-school) selama tiga tahun, pendidikan dasar (primary education) enam tahun, dan
pendidikan menengah (secondary education)
selama enam tahun, masing-masing tiga tahun untuk tingkat menengah (midle) dan atas (high). Wajib belajar dikedua negara diberlakukan selama sembilan
tahun, yaitu mulai kelas satu sampai kelas sembilan. Pemerintah pusat dikedua
negara memberlakukan undang-undang dan kebijkan pendidikan, menyusun standar
kurikulum, serta mengawasi dan membina reformasi pendidikan. (dalam, http://www.edu.cnshtml)
a.
Pendidikan IPS di Cina
Sejak tahun 1949, ketika Republik Rakyat China didirikan, pendidikan di
China telah mengikuti model Soviet, dengan ciri pada penekanan transmisi
pengetahuan, disiplin individu, sistem penilaian dan kurikulum nasional yang
sentralisir. Dalam beberapa dekade terakhir, kurikulum yang terpusat tersebut
telah membantu menerapkan kebijakan top-down dan reformasi pendidikan. China
mulai melakukan reformasi kurikulum nasional yang luas pada tahun 1999, setelah
kurikulum lama dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu, sosial dan
ekonomi China, terutama dalam upaya mempromosikan kompetensi warga China dalam
masyarakat global yang semakin kompetetitif.
Tujuan reformasi tersebut adalah untuk menghasilkan peserta didik yang
memiliki keterampilan praktis individu yang utuh, melalui perencangan ulang
standar kurikulum nasional dan wajib belajar. Secara khusus, reformasi
kurikulum tersebut berusaha untuk 1) membangun karakter siswa, mengembangkan
kemampuan mereka untuk menjadi pelajar yang mandiri dan aktif, dan membantu
mereka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk
pembelajaran seumur hidup; 2) mengintegrasikan materi ajar yang saling
berhubungan, 3) membuat kurikulum lebih banyak konten berarti dan relevan untuk
masyarakat modern, dan 4) menilai belajar siswa sesuai standar kurikulum.
Kurikulum baru mulai diperkenalkan pada tahun 2000, dilakukan uji coba
lapangan dan perubahan-perubahan pada tahun 2005, Secara nasional pembelajaran
dengan kurikulum baru tersebut dimulai pada musim gugur tahun 2005.
Social Studies merupakan bagian dari
program utama dalam reformasi tersebut. Secara tradisional, Ilmu Politik, Ilmu
Sejarah, Politik dan Geografi adalah subjek yang terpisah dan berbasis
pengetahuan. Kurikulum lama menekankan akumulasi informasi dalam bidang
pengetahuan tertentu, tetapi mengabaikan pengembangan pengetahuan yang
komprehensif dalam disiplin ilmu yang saling berkaitan sehingga siswa memiliki
kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan
untuk memecahkan masalah. Dalam reformasi tersebut: “Pendidikan Moral” (kelas
1-6) dan “Masyarakat” (kelas 4-6) diganti tema komprehensif “Moralitas dan
Kehidupan” (kelas 1-2) dan “Moralitas dan Masyarakat” (kelas 3-6); sedangkan di
tingkat sekolah menengah, “Sejarah”, dan “Geografi” diintegrasikan ke dalam
satu subjek: “Sejarah dan Masyarakat”.
Untuk tingkat menengah atas masih secara tradisional yaitu Sejarah
dan Geografi sebagai program individu tetapi dibawah
payung "Humaniora dan Masyarakat." Integrasi ini bertujuan untuk
membuat konten studi sosial lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa.
The National
Standards for History and Society didefinisikan dalam kurikulum baru “could serve as a general framework for social
studies education in China”.
Sedangkan tujuan umum dari History
and Society adalah “is to help
students develop initiative spirit, social practice skills and social
responsibility; develop moral values and a correct perspective of the world and
human life; and become a qualified citizen in a modern socialist country”.
Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat enam komponen: yaitu: 1) growing in society; 2) economic,
political, and cultural life around us; 3) our region and environment; 4)
Chinese history and culture; 5) world history and culture; and 6) skills and
methods of social inquiry. Sedangkan standar History and Society terbagi kepada tiga domain seperti terlihat
pada Tabel 1 di bawah.
Pada prinsipnya, kurikulum tersebut dirancang untuk
memenuhi kebutuhan individu dan pengalaman hidup para siswa. Kebijakan mendukung
pembelajaran aktif dan didapatkannya pengetahuan melalui model belajar yang
bervariasi, seperti studi penyelidikan, diskusi kelas, kolaborasi, dan survei
sosial dan praktek. Kurikulum
menekankan pengembangan kemampuan siswa untuk menangani isu-isu realitas
kehidupan. Kurikulum baru juga memberikan kesempatan kepada siswa sekolah
menengah memperoleh beberapa pengetahuan tentang ekonomi. (dalam, http://www.edu.cn.shtml,)
b.
Pendidikan IPS di Korea Selatan
Kurikulum Social Studies di Korea Selatan tidak dimulai sampai 1946,
ketika Korea Selatan dibebaskan dari penjajahan Jepang dan berada dibawah
pemerintah militer sementara AS tahun1945-1947. Tujuan utama dari kurikulum
baru adalah untuk menghapus sisa-sisa imperialisme Jepang dari pikiran dan
mengajarkan tentang demokrasi. Kurikulum ini sebagian besar mengikuti model “Democration Citizenship Education” di
Amerika yang terdiri dari tiga mata pelajaran: Kewarganegaraan, Geografi, dan
Sejarah. Kurikulum di Korea telah dimodifikasi beberapa kali, tetapi subyek dan
tujuan utama tidak mengalami banyak perubahan.
Kurikulum di Korea Selatan telah direvisi secara berkala untuk memenuhi
tuntutan baru pendidikan, perubahan masyarakat, dan batas-batas disiplin ilmu
baru. Kurikulum kelas direvisi pada tahun 1997 untuk memperkaya pendidikan
dasar, meningkatkan kemandirian siswa, pendidikan yang beorientasi pada
kebutuhan praktis siswa, dan peningkatan pemberian otonomi pada tingkat lokal dan persekolahan.
Kurikulum untuk kelas ke-7 bertujuan membentuk individu yang kreatif, memahami
budaya dunia yang beragam, dan berkontribusi terhadap budaya Korea Selatan
dalam upaya mengembangkan masyarakat yang demokratis.
Semua siswa Korea Selatan dari kelas satu sampai sepuluh mengikuti
kurikulum seragam, yang mensyaratkan bahwa siswa mengambil “Kemasyarakatan”
(Studi Sosial, Sejarah, dan Geografi) dan “Sejarah Korea (mulai dari kelas 7).
Siswa di kelas 11 dan 12 dapat mengambil “Tema-tema Ilmu Sosial” sesuai minat
pendidikan mereka ke depan. Kelas rendah (kelas satu dan dua) mempelajari
ilmu-ilmu sosial dengan buku naskah cerita. Mulai kelas tiga sampai dengan
sepuluh, geografi, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial lainnya diintegrasikan ke
dalam program yang disebut “Kemasyarakatan”. Siswa di kelas 11 dan 12 belajar
ilmu sosial secara terpisah dengan buku-buku teks tertentu berdasarkan jejak
mereka dan kebijakan sekolah.
Social studies di Korea Selatan bertujuan untuk menumbuhkan warga negara yang memiliki, pengetahuan, terampilan, dan sikap untuk hidup dalam masyarakat demokratis. Seorang warga negara demokratis didefinisikan
sebagai orang yang berkeinginan memberikan kontribusi bagi perkembangan kepribadian mereka sendiri serta seluru bangsa, dan yang memiliki rasa keadilan, toleran, dan menghormati komunitas.
Komponen utama dari Social Studies seperti:
a Sejarah, Geografi, Ilmu Politik, dan ekonomi diintegrasikan kedalam Society.
b
Ilmu politik dan ekonomi biasanya dibahas dalam Social Studies.
Standar Kurikulum untuk Social Studies dibangun dalam tiga domain:
a
Pengetahuan
b
keterampilan,
c
serta nilai dan sikap.
|
PENDIDIKAN IPS
|
|
|
CINA
|
KOREA SELATAN
|
|
Sejak tahun 1949, ketika Republik Rakyat
China didirikan, pendidikan di China telah mengikuti model Soviet, dengan
ciri pada penekanan transmisi pengetahuan, disiplin individu, sistem
penilaian dan kurikulum nasional yang sentralisir. Dalam beberapa dekade
terakhir, kurikulum yang terpusat tersebut telah membantu menerapkan
kebijakan top-down dan reformasi pendidikan. China mulai melakukan reformasi
kurikulum nasional yang luas pada tahun 1999, setelah kurikulum lama dinilai
tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu, sosial dan ekonomi China,
terutama dalam upaya mempromosikan kompetensi warga China dalam masyarakat
global yang semakin kompetetitif.
Tujuan reformasi tersebut adalah untuk
menghasilkan peserta didik yang memiliki keterampilan praktis individu yang
utuh, melalui perencangan ulang standar kurikulum nasional dan wajib belajar.
Secara khusus, reformasi kurikulum tersebut berusaha untuk 1) membangun
karakter siswa, mengembangkan kemampuan mereka untuk menjadi pelajar yang
mandiri dan aktif, dan membantu mereka mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk pembelajaran seumur hidup; 2)
mengintegrasikan materi ajar yang saling berhubungan, 3) membuat kurikulum
lebih banyak konten berarti dan relevan untuk masyarakat modern, dan 4)
menilai belajar siswa sesuai standar kurikulum.
Kurikulum baru mulai diperkenalkan pada
tahun 2000, dilakukan uji coba lapangan dan perubahan-perubahan pada tahun
2005, Secara nasional pembelajaran dengan kurikulum baru tersebut dimulai
pada musim gugur tahun 2005.
Social Studies merupakan bagian dari
program utama dalam reformasi tersebut. Secara tradisional, Ilmu Politik,
Ilmu Sejarah, Politik dan Geografi adalah subjek yang terpisah dan berbasis
pengetahuan. Kurikulum lama menekankan akumulasi informasi dalam bidang
pengetahuan tertentu, tetapi mengabaikan pengembangan pengetahuan yang
komprehensif dalam disiplin ilmu yang saling berkaitan sehingga siswa
memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam menerapkan pengetahuan dan
keterampilan untuk memecahkan masalah. Dalam reformasi tersebut: “Pendidikan
Moral” (kelas 1-6) dan “Masyarakat” (kelas 4-6) diganti tema komprehensif
“Moralitas dan Kehidupan” (kelas 1-2) dan “Moralitas dan Masyarakat” (kelas
3-6); sedangkan di tingkat sekolah menengah, “Sejarah”, dan “Geografi” diintegrasikan
ke dalam satu subjek: “Sejarah dan Masyarakat”.
Untuk tingkat menengah atas masih secara
tradisional yaitu Sejarah dan
Geografi sebagai program individu
tetapi dibawah payung "Humaniora dan Masyarakat." Integrasi ini
bertujuan untuk membuat konten studi sosial lebih bermakna dan relevan dengan
kehidupan siswa.
The National Standards for History and Society didefinisikan dalam kurikulum baru “could serve as a general framework for social
studies education in China”.
Sedangkan tujuan umum dari History
and Society adalah “is to help
students develop initiative spirit, social practice skills and social
responsibility; develop moral values and a correct perspective of the world
and human life; and become a qualified citizen in a modern socialist country”.
Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat enam komponen: yaitu: 1) growing in society; 2) economic,
political, and cultural life around us; 3) our region and environment; 4)
Chinese history and culture; 5) world history and culture; and 6) skills and
methods of social inquiry. Sedangkan standar History and Society
Pada prinsipnya,
kurikulum tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dan pengalaman
hidup para siswa. Kebijakan mendukung pembelajaran aktif dan didapatkannya
pengetahuan melalui model belajar yang bervariasi, seperti studi
penyelidikan, diskusi kelas, kolaborasi, dan survei sosial dan praktek. Kurikulum menekankan pengembangan kemampuan siswa untuk menangani isu-isu
realitas kehidupan. Kurikulum baru juga memberikan kesempatan kepada
siswa sekolah menengah memperoleh beberapa pengetahuan tentang ekonomi.
|
Kurikulum Social Studies di Korea Selatan
tidak dimulai sampai 1946, ketika Korea Selatan dibebaskan dari penjajahan
Jepang dan berada dibawah pemerintah militer sementara AS tahun1945-1947. Tujuan
utama dari kurikulum baru adalah untuk menghapus sisa-sisa imperialisme
Jepang dari pikiran dan mengajarkan tentang demokrasi. Kurikulum ini sebagian
besar mengikuti model “Democration Citizenship
Education” di Amerika yang terdiri dari tiga mata pelajaran:
Kewarganegaraan, Geografi, dan Sejarah. Kurikulum di Korea telah dimodifikasi
beberapa kali, tetapi subyek dan tujuan utama tidak mengalami banyak
perubahan.
Kurikulum di Korea Selatan telah direvisi
secara berkala untuk memenuhi tuntutan baru pendidikan, perubahan masyarakat,
dan batas-batas disiplin ilmu baru. Kurikulum kelas direvisi pada tahun 1997
untuk memperkaya pendidikan dasar, meningkatkan kemandirian siswa, pendidikan
yang beorientasi pada kebutuhan praktis siswa, dan peningkatan pemberian otonomi pada tingkat lokal dan
persekolahan. Kurikulum untuk kelas ke-7 bertujuan membentuk individu yang
kreatif, memahami budaya dunia yang beragam, dan berkontribusi terhadap
budaya Korea Selatan dalam upaya mengembangkan masyarakat yang demokratis.
Semua siswa Korea Selatan dari kelas satu
sampai sepuluh mengikuti kurikulum seragam, yang mensyaratkan bahwa siswa
mengambil “Kemasyarakatan” (Studi Sosial, Sejarah, dan Geografi) dan “Sejarah
Korea (mulai dari kelas 7). Siswa di kelas 11 dan 12 dapat mengambil
“Tema-tema Ilmu Sosial” sesuai minat pendidikan mereka ke depan. Kelas rendah
(kelas satu dan dua) mempelajari ilmu-ilmu sosial dengan buku naskah cerita.
Mulai kelas tiga sampai dengan sepuluh, geografi, sejarah, dan ilmu-ilmu
sosial lainnya diintegrasikan ke dalam program yang disebut “Kemasyarakatan”.
Siswa di kelas 11 dan 12 belajar ilmu sosial secara terpisah dengan buku-buku
teks tertentu berdasarkan jejak mereka dan kebijakan sekolah.
Social Studies di Korea
Selatan bertujuan untuk menumbuhkan warga negara yang demokratis yang memiliki pengetahuan, terampilan, dan sikap untuk hidup dalam masyarakat demokratis. Seorang warga
negara demokratis didefinisikan sebagai orang yang berkeinginan memberikan kontribusi bagi perkembangan
kepribadian mereka sendiri serta seluruh bangsa, dan yang memiliki rasa keadilan, toleran, dan menghormati komunitas.
Komponen utama dari Social Studies seperti: Sejarah, Geografi, Ilmu Politik, dan ekonomi diintegrasikan kedalam Society.
Ilmu politik dan ekonomi biasanya dibahas dalam Social Studies.
Standar Kurikulum untuk Social Studies
dibangun dalam tiga domain: pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Standar-standar ini ditampilkan dalam Tabel 2
|
3.
Jelaskan pendidikan IPS di Inggeris, Skotlandia, dan Irlandia pada jenjang Key Stage 1-2, dan KS 3-4.! Jelaskan perbedaan
tersebut dalam tingkat pencapaian kemampuan (attainment targets).
Jawab:
Sejak tahun 1988 telah ada
Kurikulum Nasional untuk Inggris, Scotlandia dan Irlandia Utara yang awalnya
ditujukan untuk "mempromosikan pengembangan, spiritual moral, budaya,
mental dan fisik siswa di sekolah dan masyarakat", serta memberi
kesempatan siswa untuk mempersiapkan diri bertanggung jawab menuju kedewasaan.
Kurikulum Nasional menetapkan:
Ø mata pelajaran yang
diajarkan
Ø pengetahuan, keterampilan
dan pemahaman yang dibutuhkan dalam setiap subyek
Ø standar atau target
pencapaian dalam setiap subyek - yang guru dapat digunakan untuk mengukur
kemajuan dan merencanakan langkah-langkah berikutnya dalam pembelajaran
anak-anak
Ø bagaimana kemajuan
anak-anak dinilai
Kurikulum Nasional saat ini berlaku untuk semua siswa yang berusia 5-16 di
sekolah. Ini tidak berlaku untuk Akademi, 'sekolah swasta dan sekolah
independen, walaupun banyak memilih untuk mengikutinya. Sekolah swasta bebas
mengatur kurikulum dan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari
peserta didik dan dapat memperkenalkan kegiatan lain yang memperpanjang
pengalaman belajar murid mereka. Mereka akhirnya akan membuat rencana mereka
sendiri dari tahun ke tahun.
a. Inggris
Jawab:
Sekolah
dikelompokkan ke dalam tahapan kunci (sering disingkat KS), yang membantu
menentukan titik-titik di mana anak-anak dinilai sehingga pencapaian mereka
dapat dilaporkan kepada khalayak yang lebih luas dan membantu mengukur kemajuan
keseluruhan dalam belajar. Penilaian dilakukan dengan menggunakan ujian
nasional (sering disebut sebagai 'SATs'8), guru penilaian, atau sebagai bagian
dari pemeriksaan, kursus dan portofolio yang mengarah ke kualifikasi formal.
|
|
Year
|
Key Stage (KS)
|
Assessment information collected
|
|
Primary education
|
Reception
|
Early years foundation stage
|
Foundation stage ‘profile’
|
|
|
Year 1-2
|
KS1
|
Teacher assessments in English, maths and science
|
|
|
Year 3-6
|
KS2
|
National tests and teacher assessments in English and maths
Teacher assessments (with some ‘sample’ testing) in science
|
|
Secondary education
|
Year 7-9 (for some this will end in Year 8)
|
KS3
|
Teacher assessments in English, maths and science
|
|
|
Year 10-11 (for some this will start in Year 9)
|
KS4
|
Most children take GCSEs or other qualifications at various
times over this period
|
|
Post-16
|
Year 12 -13
|
Sixth form
|
A levels and other qualifications
|
Subyek dari
Kurikulum Nasional adalah 'hukum' (yaitu wajib) di Tahapan kunci yang berbeda,
seperti diuraikan dalam tabel di bawah. Perhatikan bahwa sekolah mungkin
menawarkan lebih dari sekedar mata pelajaran Kurikulum Nasional - dan ada
fleksibilitas khususnya pada Tahap, Kunci 4 di mana keragaman penyediaan dan
pilihan bagi peserta didik mulai memainkan peran yang lebih besar
Subject
|
STEM-subjects (and related)
|
KS1
|
KS2
|
KS3
|
KS4
|
|
English
|
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
Mathematics
|
x
|
X
|
x
|
x
|
x
|
|
Science
|
x
|
X
|
x
|
x
|
x
|
|
Art and design
|
(x)
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Citizenship
|
|
|
|
x
|
x
|
|
Design & Technology (D&T)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Geography
|
(x)
|
x
|
x
|
x
|
|
|
History
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Information
& Communication Technology (ICT)
|
(x)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
Modern Foreign
Languages (MFL)
|
|
|
x
|
|
|
|
Music
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Physical
Education (PE)
|
|
x
|
x
|
x
|
x
|
(dalam. http://www.education.gov.uk/schools/)
Pendidikan
ilmu sosial di Inggris tercantum pada mata pelajaran geografi dan sejarah Keduanya
dipelajari pada key stage 1 sampai dengan 3 tetapi tidak dipelajari pada key
stage 4. Mengenai kemampuan
peserta didik terhadap tujuan yang ingin dicapai antara lain:
a
The school curriculum should promote pupils' spiritual,
moral, social and cultural development and, in particular, develop principles
for distinguishing between right and wrong.
b
It should develop their knowledge, understanding and
appreciation of their own and different beliefs and cultures, and how these
influence individuals and societies.
c
The school curriculum should pass on enduring values, develop
pupils' integrity and autonomy and help them to be responsible and caring
citizens capable of contributing to the development of a just society.
d
It should promote equal opportunities and enable pupils to
challenge discrimination and stereotyping.
e
It should develop their awareness and understanding of, and
respect for, the environments in which they live, and secure their commitment
to sustainable development at a personal, local, national and global level.
f
It should also equip pupils as consumers to make informed
judgements and independent decisions and to understand their responsibilities
and rights.
g
The school curriculum should promote pupils' self-esteem and
emotional wellbeing and help them to form and maintain worthwhile and
satisfying relationships, based on respect for themselves and for others, at
home, school, work and in the community.
h
It should develop their ability to relate to others and work
for the common good.
i
It should enable pupils to respond positively to
opportunities, challenges and responsibilities, to manage risk and to cope with
change and adversity.
j
It should prepare pupils for the next steps in their
education, training and employment and equip them to make informed choices at
school and throughout their lives, enabling them to appreciate the relevance of
their achievements to life and society outside school, including leisure,
community engagement and employment.
Social studies di Inggris lahir sebagai reaksi para
pakar Ilmu Sosial terhadap situasi sosial di Inggris, pemasukan Social
Studies ke dalam kurikulum sekolah juga dilatarbelakangi oleh keinginan
para pakar pendidikan, khususnya pakar social studies. Hal ini
disebabkan mereka ingin agar setelah meninggalkan sekolah dasar dan menengah,
para siswa: menjadi warga negara yang baik, dalam arti mengetahui dan
menjalankan hak-hak dan kewajibannya; dapat hidup bermasyarakat secara
seimbang, dalam arti memperhatikan kepentingan pribadi dan masyarakat. Untuk
mencapai tujuan tersebut, para siswa tidak perlu harus menunggu kuliah atau
belajar Ilmu-ilmu Sosial di perguruan tinggi, tetapi sebenarnya mereka sudah
mendapat bekal pelajaran social studies di sekolah dasar dan
menengah. Pertimbangan lain dimasukkannya social studies ke dalam
kurikulum sekolah adalah karena kebutuhan siswa sekolah, di mana kemampuan
siswa sangat menentukan dalam pemilihan program pendidikan lanjut dan
pengorganisasian materi social studies. Agar materi pelajaran social
studies lebih menarik dan lebih mudah dicerna oleh siswa sekolah dasar dan
menengah, bahan-bahannya diambil dari kehidupan nyata di lingkungan masyarakat.
Bahan atau materi yang diambil dari pengalaman pribadi, teman-teman sebaya,
serta lingkungan alam, dan masyarakat sekitarnya. Hal ini akan lebih mudah
dipahami karena mempunyai makna lebih besar bagi para siswa dari pada bahan
pengajaran yang abstrak dan rumit dari Ilmu-ilmu Sosial (dalam, http://www.stemnet.org.uk/).
b. Scotlandia
Kurikulum
Anak-anak
biasanya mulai bersekolah pada usia 5, meskipun beberapa lebih muda, dan
kemudian pindah ke sekolah menengah pada usia 11 atau 12. Sementara siswa dapat
meninggalkan sekolah ketika mereka mencapai 16 .
|
School
|
Year group
|
Age at end of year
|
|
Primary
|
P1 to P7
|
5 to 12
|
|
Secondary
|
S1 to S6 (or ‘First’ to ‘Sixth’ Years)
|
12 to 18
|
Pendidikan adalah
masalah dimana sekolah sepenuhnya
didanai oleh Pemerintah Skotlandia dan dikelola oleh Pendidikan dan Direktorat
Lifelong Learning. Secara tradisional, sistem pendidikan Skotlandia di tingkat
sekolah menengah telah menekankan keluasan di berbagai mata pelajaran,
sedangkan system pendidikan di Inggris dan Irlandia menekankan pendalaman mata
pelajaran di sekolah.
Jenis sekolah. Seperti
sisa dari Inggris, Skotlandia memiliki (dipertahankan) sekolah, sekolah khusus
dan sekolah independen, meskipun tidak ada kisaran mekanisme pendanaan negara
terlihat di Inggris. Pada Juni 2011 ada total 2153 sekolah dasar, sekolah
menengah 376 dan 193 sekolah khusus. Dari 2722 sekolah total, 377 adalah negara
sekolah agama yang didanai. Tidak ada nama yang ditetapkan untuk sekolah
menengah di Skotlandia, tapi apa pun mereka disebut (Sekolah Tinggi, Sekolah
Menengah, Sekolah Tata Bahasa, Akademi atau Sekolah Menengah Pertama), hanya
dengan beberapa pengecualian khusus dalam otoritas terutama pedesaan atau pulau,
mereka semua sepenuhnya komprehensif,
Perkembangan untuk setiap delapan bidang kurikulum tercantum di bawah ini:
a
seni Ekspresif
b
Kesehatan dan kesejahteraan
c
Bahasa
d
Matematika
e
Agama dan moral pendidikan
f
Ilmu
g
Studi Sosial
h
Teknologi
(dalam, http://
www.ltscotland.org.uk/understandingthecurriculum/)
Qualifications:
National
qualifications are organised as follows:
|
Level
|
Information
|
|
Access 1, 2
Access 3 (Standard Grade Foundation level)
|
For pupils who require support with their learning. Access
courses are assessed by the school.
|
|
Intermediate 1
(Standard Grade General level)
Intermediate 2 (Standard Grade Credit level)
|
For pupils who have completed Foundation level Standard
Grade or other courses at Access 3. Generally taken over the third and fourth
year at most secondary schools and are subject to external examination,
administered through the Scottish Qualifications Authority28. Candidates
often take seven or eight subjects, including Mathematics and English.
Standard Grades are being replaced by new ‘National 4’ and ‘National
5’ qualifications.
|
|
Higher
|
For pupils who have passed subjects at Standard Grade
Credit Level, or Intermediate 2. Normally needed for entry to university or
college to study for a degree, higher national certificate or Diploma
Courses.
|
|
Advanced Higher
|
For pupils who have passed Highers, and are usually taken
in sixth year of school or at college. Demanding qualifications that extend
the skills and knowledge gained at Higher.
|
Social Studies
Melalui studi sosial,
anak-anak dan orang muda mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia dengan
belajar tentang orang lain dan nilai-nilai mereka, dalam waktu yang berbeda,
tempat dan keadaan, mereka juga mengembangkan pemahaman mereka tentang
lingkungan mereka dan bagaimana hal itu telah dibentuk. Ketika mereka dewasa,
anak-anak dan pengalaman orang-orang muda akan diperluas menggunakan dalam
konteks Skotlandia dan lebih luas untuk belajar, sambil mempertahankan fokus
pada, sejarah sosial, geografis, perubahan ekonomi dan politik yang telah
membentuk Skotlandia. Anak-anak dan orang muda belajar tentang prestasi manusia
dan tentang bagaimana untuk memahami perubahan dalam masyarakat, konflik dan
masalah lingkungan. Dengan pemahaman yang lebih besar datang kesempatan dan
kemampuan untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa dengan berolahraga dan
informasi kewarganegaraan yang bertanggung jawab.
Anak-anak dan orang muda
karena mereka berpartisipasi dalam pengalaman dan hasil dalam studi sosial
akan:
a
mengembangkan pemahaman mereka tentang warisan, sejarah dan
budaya Skotlandia, dan penghargaan terhadap warisan mereka lokal dan nasional
dalam dunia
b
memperluas pemahaman mereka tentang dunia dengan belajar
tentang kegiatan manusia dan prestasi di masa lalu dan sekarang
c
mengembangkan pemahaman mereka sendiri, keyakinan nilai-nilai
dan budaya dan orang lain
d
mengembangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi dan
kewarganegaraan melalui pengalaman pemikiran kritis dan independen
e
mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai jenis sumber dan
bukti
f
belajar bagaimana untuk mencari, mengeksplorasi dan link
periode, orang dan peristiwa dalam waktu dan tempat
g
belajar bagaimana untuk mencari, mengeksplorasi dan link
fitur dan tempat-tempat lokal dan lebih jauh
h
terlibat dalam kegiatan yang mendorong sikap giat
i
mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep yang mendorong
bisnis perusahaan dan pengaruh
j
membangun dasar yang kuat untuk belajar seumur hidup dan
untuk studi khusus lebih lanjut dan karir.
(dalam, http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/)
c. Irlandia
Jawab:
Perbedaan utama antara
sistem Inggris dan yang digunakan di Irlandia Utara adalah sebagai berikut:
Jenis sekolah. Seperti halnya di Inggris, Irlandia Utara memiliki sekolah-sekolah negeri (Controlled) Katolik sekolah (Dikelola), sekolah Terpadu, sekolah khusus, sekolah Sukarela dan beberapa sekolah independen, meskipun tidak ada keragaman yang sama mekanisme pendanaan negara terlihat di Inggris. Sekolah-sekolah ini meliputi usia murid baik primer dan sekunder sampai dengan 19 tahun dengan cara yang sama. Ada 69 sekolah Grammar selektif, dengan murid mengambil tes transfer di tahun terakhir sekolah dasar. Fitur lain dari sekolah di Irlandia Utara sekolah adalah pembagian sekolah-sekolah Katolik dan Protestan, serta beberapa digambarkan sebagai 'Terpadu'. Dewan Pendidikan dan Perpustakaan melaksanakan fungsi mirip dengan Otoritas Lokal bahasa Inggris. Sekolah diperiksa oleh inspektorat Pendidikan dan Pelatihan Inspectorate.
Jenis sekolah. Seperti halnya di Inggris, Irlandia Utara memiliki sekolah-sekolah negeri (Controlled) Katolik sekolah (Dikelola), sekolah Terpadu, sekolah khusus, sekolah Sukarela dan beberapa sekolah independen, meskipun tidak ada keragaman yang sama mekanisme pendanaan negara terlihat di Inggris. Sekolah-sekolah ini meliputi usia murid baik primer dan sekunder sampai dengan 19 tahun dengan cara yang sama. Ada 69 sekolah Grammar selektif, dengan murid mengambil tes transfer di tahun terakhir sekolah dasar. Fitur lain dari sekolah di Irlandia Utara sekolah adalah pembagian sekolah-sekolah Katolik dan Protestan, serta beberapa digambarkan sebagai 'Terpadu'. Dewan Pendidikan dan Perpustakaan melaksanakan fungsi mirip dengan Otoritas Lokal bahasa Inggris. Sekolah diperiksa oleh inspektorat Pendidikan dan Pelatihan Inspectorate.
Kurikulum Nasional,
Tahapan Key dan assessment Tahapan kunci dan Tahun diatur sebagai berikut:
Key Stages and
Years are organised as follows:
|
Key Stage
|
Year group
|
Ages
|
Assessments
|
|
Pre-school
|
Nursery
|
None
|
|
|
Foundation Stage
|
1-2
|
4-5
|
Pupil profile
|
|
KS1
|
3-4
|
6-7
|
Pupil profile
|
|
KS2
|
5-7
|
8-11
|
Pupil profile
|
|
KS3
|
8-10
|
11-14
|
Pupil profile
|
|
KS4
|
11-12
|
14-16
|
GCSEs and vocational
|
|
Post-16
|
13-14 (Sixth form)
|
16-18
|
AS/A2 and vocational
|
Standar kompetensi socia studies
mencakup:
At Key Stages 1 and 2:
Areas of Learning Contributory
Elements
a
Language and Literacy Talking and
Listening
b
Reading
c
Writing
d
Mathematics and Numeracy
Processes in Mathematics
e
Number
f
Measures
g
Shape and Space
h
Handling Data
i
The Arts Art and Design
j
Music
k
Drama
l
The World Around Us History
m
Geography
n
Science and Technology
o
Personal Development and Mutual
p
Understanding
q
Personal Understanding and Health
r
Mutual Understanding in the Local
and Wider
s
Community
t
Physical Education Physical
Education
At Key Stage 3:
Areas of Learning Contributory
Elements
a
Language and Literacy English
b
Irish (in Irish-speaking schools)
c
Media education
d
Mathematics and Numeracy
Mathematics
e
Financial capability
f
Modern Languages Any official
language of the European Union
g
(other than English and, in Irish
speaking
h
schools, Irish).
i
The Arts Art and Design
j
Music
k
Drama
l
Environment and Society History
m
Geography
n
Science and Technology Science
o
Technology and Design
p
Learning for Life and Work
Employability
q
Local and Global Citizenship
r
Personal Development
s
Home Economics
t
Physical Education Physical
Education
At Key Stage 4:
Areas of Learning Contributory
Elements
a
Language and Literacy
b
Mathematics and Numeracy
c
Modern Languages
d
The Arts
e
Environment and Society
f
Science and Technology
g
Learning for Life and Work
Employability
h
Local and Global Citizenship
i
Personal Development
j
Physical Education Physical
Education
Tujuan yang ingin dicapai oleh
peserta didik dalam pembelajaran IPS antara lain:
The minimum content for The World
Around Us is set out below.Through the contributory elements of History,
Geography and Science and Technology, teachers should enable pupils to develop
knowledge, understanding and skills in:
|
Key Stage 1&2
|
Interdependence
|
Pupils
should be enabled to explore:
a
Me’
in the world;
b
How
plants and animals rely on each other within the natural world
c
Interdependence
of people and the environment;
d
The
effect of people on the natural environment over time;
e
Interdependence
of people, plants, animals and place.
|
|
Place
|
Pupils should be enabled to
explore:
a
How place influences plant
and animal life;
b
Ways in which living
things depend on and adapt to their environment;
c
Features of the immediate
world and comparisons between places;
d
Change over time in local
places;
e
Positive and negative
effects of people on places.
|
|
|
Movement
and Energy
|
Pupils should be enabled to
explore:
a
Sources of energy in the
world;
b
How and why people and
animals move;
c
Changes in movement and
energy over time.
|
|
|
Change
over Time
|
Pupils should be enabled to
explore:
a
Ways in which change
occurs in the natural world;
b
How people and places have
changed over time;
c
Positive change and how we
have a responsibility to make an active contribution.
|
|
|
Key Stage 2
|
Interdependence
|
Pupils should be enabled to
explore:
a
How they and others
interact in the world;
b
How living things rely on
each other within the natural world;
c
Interdependence of people
and the environment and how this has been accelerated over time by advances
in transport and communications;
d
The effect of people on
the natural and built environment over time.
|
|
Place
|
Pupils should be enabled to
explore:
a
How place influences the
nature of life;
b
Ways in which people,
plants and animals depend on the features and materials in places and how
they adapt to their environment;
c
Features of, and
variations in places, including physical, human, climatic, vegetation and
animal life;
d
Our place in the universe;
e
Change over time in
places;
f
Positive and negative
effects of natural and human events upon place over time.
|
|
|
Movement
and Energy
|
Pupils should be enabled to
explore:
a
The causes and effect of
energy, forces and movement
b
Causes that effect the
movement of people and animals;
c
How movement can be
accelerated by human and natural events such as wars,earthquakes, famine or
floods;
d
Positive and negative
consequences of movement and its impact on people, places and
interdependence.
|
|
|
Change
over Time
|
Pupils should be enabled to
explore:
a
How change is a feature of
the human and natural world and may have consequences for our lives and the
world around us;
b
Ways in which change
occurs over both short and long periods of time in the physical and natural
world;
c
The effects of positive
and negative changes globally and how we contribute to some of these changes.
|
|
|
Key Stages 3 & 4
|
ENVIRONMENT
AND SOCIETY: History
The Minimum Content is set out
below
Developing pupils’
Knowledge, Understanding and
Skills
(Objective 1)
|
Pupils
should have opportunities to:
investigate
the past and its impact on
our
world today through an
understanding
of:
a
different
perspectives and interpretations;
b
cause
and effect;
c
continuity
and change;
d
progression
and regression; and by developing:
e
the
enquiry skills to undertake historical investigations;
f
critical
thinking skills to evaluate a range of evidence and appreciate different
interpretations;
g
creative
thinking skills in their approach to solving problems and making decisions;
|
|
Developing
pupils as Individuals
(Objective
2)
Developing
pupils as Contributors to
Society
(Objective
3)
Developing
pupils as Contributors to
the
Economy and the Environment
|
Pupils
should have opportunities to:
a
Explore
how history has affected their personal identity, culture and lifestyle.
b
Personal
Understanding Investigate how history has been selectively interpreted to
create stereotypical perceptions and to justify views and actions.
c
Mutual
Understanding Investigate individuals who are considered to have taken a
significant moral stand and examine their motivation and legacy.
d
Moral
Character Opportunities must also be provided to explore issues related to:
Personal Health Spiritual Awareness
|
|
|
Developing
pupils as Contributors to
Society
(Objective
3)
|
Pupils
should have opportunities to:
Investigate
the long and short term causes and consequences of the partition of Ireland
and how it has influenced Northern Ireland today including key events and
turning points.
|
|
|
ENVIRONMENT
AND SOCIETY: Geography
|
Pupils
should have opportunities, through the contexts opposite, to: develop
geographical skills to interpret spatial patterns including atlas and
map-work skills; develop enquiry and fieldwork skills–questioning, planning,
collecting, recording, presenting, analysing, interpreting information and
drawing conclusions relating to a range of primary and secondary sources;
develop critical and creative thinking skills to solve geographical problems
and make informed decisions;
|
Semua staf pengajar studi
sosial akan mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan dan memperkuat
pengetahuan sosial dan keterampilan baik, dalam kegiatan mereka sendiri
mengajar dan melalui bekerja dengan rekan-rekan mereka untuk merencanakan studi
interdisipliner dan pendekatan koheren untuk pengembangan literasi,,
kreativitas kewarganegaraan berhitung,, dan keberlanjutan.
Guru memiliki kesempatan
untuk menggabungkan laporan dari pengalaman dalam berbagai cara. Mereka dapat
mengelompokkan konsep-konsep penting dalam studi sosial, juga dapat mengatur
pernyataan untuk memberikan dasar pendekatan berbasis subjek, mereka dapat
mengelompokkan pengalaman di sekitar konteks pembelajaran umum dalam studi
sosial.
DAFTAR PUSTAKA
China
Education and Research Network. http://www.edu.cn/20041203/3123354.shtml
Eggleston, J.T. (1977). The Sociology of the School Curriculum.
London: Routledge & Kegan Paul.
Hasan,
S.H. (1996). Local Content Curriculum for SMP. Paper presented at UNESCO
Seminar on Decentralization. Unpublished.
Hasan,
S.H. (1996). Multicultural Issues and Human Resources Development. Paper
presented at International
Conference on Issues in Education of Pluralistic Societies and Responses to the
Global Challenges Towards the Year 2020. Unpublished.
http:// www.direct.gov.uk and search for ’HNCs and
HNDs
http://
www.ltscotland.org.uk/understandingthecurriculum/
http://www.cityandguilds.com;
OCR Nationals – go to http://ocrnationals.com
http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/
http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/qualifications/diploma
or www.direct.gov.uk and search for ’14 to 19 Diplomas’
http://www.stemnet.org.uk/
Klein, M.F. (1986). Curriculum Reform in the Elementary School:
Creating Your Own Agenda. New York and London: Teachers College, Columbia
University
Marsh,C.C. (1997). Planning, Management and Ideology: Key
Concepts or Undertanding Curriculum. London: The Falmer Press
McNeil,J.D. (1977). Curriculum, A Comprehensive Introduction.
Boston: Little, Brown and Company.
Oliver,
J.P. dan Howley, C. (1992). Charting new maps: multicultural education
in rural schools. ERIC
Clearinghouse on Rural Education and Small School. ERIC Digest. ED 348196.
Olivia, P.F. (1997).. 4th Developing the Curriculum edition. New
York: Longman
School Accountability
Framework Review National and International.
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Unruh, G.G. dan Unruh, A.
(1984). Curriculum Development: Problems,
Processes, and Progress. Berkeley, California: McCutchan Publishing
Corporation.
No comments:
Post a Comment